banner-07

Alamat Kantor : Jl. Majapahit No.2 Pekalongan 51111

Telp/Fax : (0285) 421152

    • safir
    • Oktober 10th, 2009

    assalamualaikum…..
    mau tanya ni mas, saya mahasiswa teknik geodesi UGM dari pekalongan asli
    kalo misalnya saya pingin magang di BPN Kota Pekalongan bisa gak ya???kalo bisa syaratnya apa saja???
    kebetulan untuk mengisi kekosongan libur,

    mohon di balas ya mas…
    maturnuwun

    safirotul
    saphirotul@gmail.com

    • Nadhrotun N
    • Desember 14th, 2009

    assalamu’alaikum…..
    sebelumnya mohon maaf pak,
    orangtua saya salah satu warga pekalongan di kel.Kergon, Pekalongan Barat yang ikut sertifikasi massal tahun 2009,bulan desember ini telah dilakukan pengukuran oleh pihak pertanahan……biasanya berapa lama lagi selesai sampai sertifikat jadi??.mohon informasinya,thanks bgt
    nambah lagi mas…….
    kalo di kel.Kramatsari,Pekalongan Barat ada sertifikasi massal kapan lagi??thanks banyak

      • Saeful Zafar
      • Desember 17th, 2009

      Waalaikum Salam
      Buat Mas Nadhrotun
      Untuk sertipikasi tanah massal, sebenarnya prosesnya sama dengan pengajuan sertipikat rutin, jadi tahapannya setelah diukur kemudian gambarnya jadi akan dilakukan proses pengumuman selama 2 bulan di tempel di Kantor Pertanahan dan Kantor Kelurahan
      setelah 2 bulan tidak ada sanggahan dari pihak lain maka tanah tersebut baru diproses untuk diterbitkan sertipikatnya.
      Adapun waktu yan diperlukan biasanya antara 4-6 bulan apalagi untuk sertipikat massal ini ada 2000 bidang yang harus dikerjakan jadi dengan keterbatasan karyawan BPN yang ada mungkin diambil waktu yang terlama saja dan kami mohon pengertiannya
      Terima kasih.

    • Nadhrotun N
    • Desember 28th, 2009

    assalamu’alaikum Wr Wb
    nambah lagi nih mas pertanyaannya……
    kalo proses sertifikasi biasa (non massal) bisa lebih cepat seleszainya dari massal ga pak ?
    rincian -rincian biayanya berapa pak?misal luas tanah 180 m2

      • Saeful Zafar
      • Januari 7th, 2010

      Buat Sdr Nadhrotun :
      Untuk proses sertipikat masal dan non masal pada prinsipnya waktu yang dibutuhkan sama, cuma yang membedakan untuk masal selain pengerjaannya secara kolektif biasanya dibatasi oleh tahun anggaran jadi relatif jadi prioritas penyelesaian, disamping ada koordinasi langsung dengan petugas dari kelurahan setempat sehingga berbagai informasi mengenai kekurangan berkas atau yang lain bisa segera diterima oleh pemohon.
      Adapun permohonan rutin tergantung dari tiap-tiap permohonannya jika berkas lengkap dan bidang tanahnya tidak bermasalah bisa saja waktu yg dibutuhkan relatif lebih cepat karena tidak menunggu berkas yg lain dibandingkan masal yang harus menunggu yang lainnya, namun sekali lagi pada prinsipnya waktu penyelesaian sama.
      Adapun masalah biaya mohon maaf tidak bisa disampaikan disini, silahkan langsung ke loket informasi di Kantor disitu akan diterangkan semuanya tentunya dengan membawa bukti / alas hak dari tanah yang akan disertipikatkan, apalagi tiap tahun ada perubahan standar biaya sertpikasi dengan SK-Kepala Kanwil BPN Propinsi.
      Demikian informasi yang dapat diberikan semoga bermanfaat

    • nadhrotun nasichin
    • Februari 10th, 2010

    assalamu’alaikum……
    mas numpang nanya…….
    Bisa tidak minta informasi tanah yang terkena jalur hijau/daerah kena proyek di BPN Kota Pekalongan?kabarnya daerah jalur hijau tidak dapat di sertifikatkan

      • Saeful Zafar
      • Februari 10th, 2010

      sebelumnya terima kasih atas kunjungannya ke blog kami, kalau yang dimaksud data tentang penggunaan tanah di Kota Pekalongan, hal itu bisa dilihat di Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang ada di sub dinas Tata Kota Pekalongan, jadi di BPN detail mengenai hal itu tidak tersedia
      demikian semoga bisa memberi penjelasan

    • aditya yuva
    • Juli 23rd, 2010

    mas bleh minta alamat lengkap BPN Pekalongan sekalian no. telpon nya
    trimakasih

      • Saeful Zafar
      • Agustus 20th, 2010

      Alamat Kantor : Jl. Majapahit No.2 Pekalongan
      Telpon : (0285) 421152

  1. selamat malam bapak saya mau minta artikel sedikit mengenai sejarah singkat berdirinya BPN kota pekalongan kalau boleh minta blognya atau artikelnya pak karena untuk bahan pembuatan laporan magang dan tugas akhir pendidikan.terima kasih sebelumnya mohon di balas ya pak

    • mukti hardiyawan
    • Februari 19th, 2011

    saya dari mahasiswa geografi Universitas Indonesia,,
    saya akan mengadakan penelitian tentang Kerentanan Banjir Rob di Kota pekalonga,,,

    apakah di BPN Kota Peklaongan trdapat data kontur dengan interval ketinggian 1 meter?…

    terimaksih banyak ya…. mohon bantuannya…

      • Saeful Zafar
      • Februari 22nd, 2011

      Terima kasih sebelumnya atas kunjungan di blog kami, namun untuk data yang dimaksud belum secara detil kami miliki mungkin lebih lengkap data tersebut bis diperoleh di dinas tata kota pekalongan

    • maza
    • Juni 13th, 2011

    assalamu’alaikum,,
    pak, saya maza asli pekalongan mahasiswa teknik geodesi universitas diponegoro. Liburan ini saya pengen magang d bpn pklgan, kira-kira di perbolehkan ga pak? Kalau boleh persyaratanya apa ja?
    Terimakasih,,,
    maza (fullymazdae@yahoo.co.id)

    • fatah
    • Desember 9th, 2011

    kira2 kapan sertifikat yg masuk program seribu sertifikat

    • tantri
    • Desember 17th, 2011

    saya mahasiswa dari desa Krasak Ageng kecamatan Sragi kabupaten Pekalongan

    Saya ingin bertanya tentang pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA, apakah sertifikasi tanah melalui program tersebut benar-benar gratis? Di desa lain juga gratis hanya dipungut biaya RP. 5000,- untuk biaya formulir dan administrasi desa. Tetapi d desa saya, desa Krasak Ageng dipungut biaya Rp. 650 000,- oleh kepala desa, apakah pungutan ini termasuk pungutan liar yang tidak sah?
    Mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan saya diatas
    Terima Kasih

      • Saeful Zafar
      • Desember 19th, 2011

      Kepada : Mb Tantri

      Untuk diketahui sebelumnya bahwa untuk sertipikasi secara garis besar ada 2 jenis biaya yaitu biaya untuk proses di BPN dan biaya di luar BPN seperti : Pajak (PPN+BPHTB), materai, administrasi kelurahan/kecamatan, patok batas, dll.
      Adapun untuk PRONA biaya yang ditanggung untuk negara adalah biaya untuk proses di BPN, adapun biaya2 diluar itu selain PPN+BPHTB adalah hasil kesepakatan antara
      warga dg kelurahan/desa, apakah akan dikoordinir atau sendiri2, kalopun kasus di desa mbak terjadi demikian coba aja para peserta PRONA yang telah mendaftar dan
      membayar kepada pihak desa minta kuitansi pembayaran sebesar itu, kemudian dicek ke kantor BPN atau Kecamatan apakah benar biaya di luar BPN sebesar itu, namun jika pihak desa tidak bersedia memberikan kuitansi patut diduga ada sesuatu, namun kami tidak dalam posisi menyimpulkannya karena itu berada
      di wilayah kerja BPN Kab. Pekalongan bukan di BPN Kota Pekalongan

      Demikian ..

    • tantri
    • Januari 5th, 2012

    jadi seperti itu, terima kasih atas informasinya pak.
    bisa beritahu saya alamat BPN kabupaten pekalongan dan nomor teleponnya?
    terima kasih

    • Alamat BPN Kabupaten Pekalongan ada di Jl. Pasar Wiroto No…. Wiradesa Telp : 0285-421789

    • dhamar
    • Februari 9th, 2012

    pak saya mau tanya

    • dhamar
    • Februari 9th, 2012

    pak saya mau tanya tentang sertifikat/akta tanah yang hilang, apakah di

    BPN masih ada datanya.kalau ada kira kira saya harus menghubungi siapa ya pak,trimakasih.

      • Saeful Zafar
      • Februari 10th, 2012

      Dokumen yang dimaksud ada arsipnya di Kantor BPN setempat, untuk memperoleh salinannya ada prosedurnya untuk itu dapat langsung ditanyakan di loket informasi
      dengan membawa fotocopiannya (kalo masih punya) atau minimal nomor hak atas tanahnya diketahui, demikian semoga berguna

    • dhamar
    • Februari 10th, 2012

    trimakasih pak atas jawabannya,maksudnya begini pak fotocopynya

    pun tidak ada dan nomor hak nya kita juga tidak tahu kita cuma tahu

    atas nama siapa sertifikat itu pak.apakah bisa di cari datanya di kantor

    BPN.trimakasih sebelumnya pak.

      • Saeful Zafar
      • Februari 10th, 2012

      Secara teori sih bisa pak, cuma teknisnya jika tidak ada data pendukung butuh waktu yang lama banget, maklum arsip sertipikat per desa/kelurahan jumlahnya bisa nyampe ribuan, ditambah lagi susah kalo mau minta surat kehilangan dari kepolisian kalo gak tau nomor haknya padahal surat itu jg persyaratan wajib kalo pengin dibuat penggantinya, tapi ada baiknya langsung aja ke Kantor BPN setempat barangkali diberi solusinya…

    • dhamar
    • Februari 10th, 2012

    trimakasih atas jawabannya pak.

    • dhamar
    • Februari 12th, 2012

    ma’af pa,kira kira bpk bisa bantu kami tidak dgn masalah yang

    kami hadapi tsbt.karna kbetulan berada di wilayah bpn kotamadya

    pekalongan,trimakasih sebelumnya pak.

      • Saeful Zafar
      • Februari 17th, 2012

      maaf pak, sekarang saya sudah tidak dinas di BPN Kota Pekalongan lagi sudah mutasi ke BPN Pusat, bapak langsung aja ke Kantor ketemu dengan Pak Sutrisno dia yang ngurusi masalah sertipikat hilang (kalo belum ganti)

    • dhamar
    • Februari 28th, 2012

    Trimakasih pak atas infonya..

    • dhamar
    • Maret 3rd, 2012

    ma’af pak sy mau nanya lg..kira kira klau srtfkt itu kita bikin lagi bisa

    tidak krn data pendukung utk mencari kita tidak punya.

    ma’af pak kami benar benar bingung krn kami mau di gusur.kami udah

    ke BPN cuma tdk ada jawaban yg memuaskan.trimakasih sbelumnya pak.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: