Peraturan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2008, Sebuah Pertaruhan Bagi Jajaran BPN

Usai menutup rakernas BPN RI tahun 2008, Kepala BPN RI mengadakan jumpa pers yang dihadiri wartawan media cetak dan eletronik menjelaskan Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyerderhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan untuk 14 jenis pelayanan pertanahan dengan persyaratan yang lebih sederhana dan dengan jangka waktu penyelesaian yang lebih singkat. 14 jenis pelayanan pertanahan diantaranya;

1. Pemeriksaan (pengecekan) sertipikat, paling lama 1 hari;
2. Peralihan hak – Jual beli, paling lama 5 hari;
3. Peralihan hak – pewarisan, paling lama 5 hari;
4. Peralihan hak – Hibah, paling lama 5 hari;
5. Peralihan hak – Tukar menukar, paling lama 5 hari;
6. Peralihan hak – Pembagian hak bersama, paling lama 5 hari;
7. Hak Tanggungan, waktu hari ketujuh;
8. Hapusnya Hak Tanggungan – roya, paling lama 7 hari;
9. Pemecahan sertipikat – perorangan, paling lama 15 hari untuk pemecahan sampai dengan 5 bidang;
10. Pemisahan sertipikat – perorangan, paling lama 15 hari untuk pemisahan sampai dengan 5 bidang;
11. Penggabungan sertipikat – perorangan, paling lama 15 hari untuk penggabungan sampai dengan 5 bidang;
12. Perubahan hak milik untuk rumah tinggal dengan ganti blanko, paling lama 7 hari;
13. Perubahan hak milik untuk rumah tinggal tanpa ganti blanko, paling lama 7 hari;
14. Ganti Nama, paling lama 7 hari.

Hal ini tentu menjadi tantangan bagi jajaran BPN di daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan pelayanan pertanahan yang cepat dan tepat, adapun selengkapnya isi peraturan tersebut dapat dilihat pada perkaban-6-th-2008-ttg-spopp-14-juli-2008

    • ENDAH
    • Maret 26th, 2009

    terimakasih saya sudah download perkaban-6-2008

  1. Info yang menarik mas, kasihan masyarakat yang ngak tahu, dipermainkan oleh oknum BPN dan calo

    • WAHYU
    • Juni 14th, 2010

    Semakin banyak peraturan dikeluarkan oleh BPN, maka semakin banyak pula pelanggaran yang dilakukannya.
    Untuk hal tersebut, maka lembaga pengawasan harus memeriksa kapan berkas masuk dan diterima oleh BPN dan kapan diselesaikan dan diserahkan kepada pemohon. Seharusnya pengawasan diserahkan kepada PPAT sebagai pihak yang banyak mendapatkan kuasa dari masyarakat untuk melakukan pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksudkan oleh peraturan BPN 6 tahun 2008.
    Tugaskan kepada PPAT untuk membuat laporan kepada Kanwil BPN dan Kepala BPN Pusat serta Pelayanan Publik, ttg kapan berkas dimasukkan dan kapan diselesaikan, sehingga bila hal ini dilakukan maka kelambatan dapat segera diatasi.
    Coba periksa instansi mana di Republik ini yang banyak makelarnya ? satu-satunya hanyalah BPN dan makelar ini justru dipelihara oleh BPN, wallahualam …….

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: