KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN SERAHKAH SERTIPIKAT PROGRAM “SPKS” DENGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)

Sebagai pelaksanaan Memorandum Of Understanding (MOU) antara Pemerintah Kota Pekalongan dan Kantor Pertanahan Kota Pekalongan yang ditanda tangani oleh dr. MOH. BASYIR AHMAD selaku Walikota Pekalongan dan Dr. Boedi Djatmiko HA, SH, MHum selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan pada sekitar bulan Agustus 2008 (baca juga ” MOU Pemerintah Kota Pekalongan dan Kantor Pertanahan Kota Pekalongan ” )

Maka pada tanggal 25 Mei 2009 kemaren bertempat di ruang pertemuan gedung Kantor Walikota Pekalongan, Bapak Abu Al Mafachir selaku Wakil Walikota Pekalongan secara simbolis melakukan penyerahan sertipikat baik yang berupa sertipikat Hak Milik yang diserahkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun sertipikat Hak Pakai yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Pekalongan yang diterimakan kepada bagian aset daerah Pemkot Pekalongan. Adapun selain secara simbolis, sertipikat juga dibagikan secara bergiliran di masing-masing kelurahan dan Kantor Pertanahan Kota Pekalongan
Dalam kesempatan itu antara kedua lembaga baik Pemerintah Kota Pekalongan maupun Kantor Pertanahan Kota Pekalongan secara umum sepakat bahwa MOU yang ditanda tangani kedua pihak telah dapat terlaksana dengan baik, terlepas mungkin masih ada beberapa kekurangan yang kedepan jika memang memungkinkan akan dapat lebih ditingkatkan.
Adapun Kantor Pertanahan Kota Pekalongan sendiri untuk tahun 2009 masih mencoba menggali partisipasi masyarakat dalam sertipikasi tanah yaitu dengan mengadakan Progam Sertipikat Massal Swadaya (SMS), meski dari segi biaya agak lebih tinggi di banding program-program sebelumnya namun masih lebih rendah dibandingkan jika masyarakat mengurus sendiri-sendiri ke Kantor Pertanahan, dimana ditargetkan untuk tahun 2009 ini bisa mencapai 2000 bidang tanah yang dapat disertipikatkan.

Gambar-gambar saat pembagian sertipikat di Kantor Pertanahan dan Kantor Kelurahan Setempat

Guru Agraria Terima Gelar Honoris Causa

Gunawan Wiradi dalam civitas akademi yang dikenal sebagai pakar agraria di Indonesia hari Kamis tanggal 28 Mei lalu menerima Gelar Doctor Honoris Causa (Dr. HC) dalam bidang “Sosiologi pedesaan dengan focus kajian agraria” dari Institut Pertanian Bogor.

Diusianya yang ke-77 itu sampai sekarang Beliau masih bersemangat dan sangat konsisten menganalisa masalah-masalah agraria di Indonesia, menurut Ketua Senat Akademi IPB Dudung Darusman Beliau selalu aktif mengkaji berbagai kebijakan agraria dan mempromosikan reforma agraria sebagai jawaban atas berbagai krisis di Indonesia.

Rektor IPB, Dr. Herry Suhardiyanto M.Sc pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa Gunawan Wiradi sangat dikenal sebagai sarjana yang tekun melakukan penelitian lapangan dan telah menghasilkan tulisan ilmiah yang merupakan sumbangan yang amat berharga bagi perkembangan ilmu pendidikan dan pengabdian masyarakat maka sudah sepantasnya kiranya IPB memberikan apresiasi terhadap peran dan kontribusi kepada Gunawan Wiradi, katanya.

Dalam orasinya Gunawan Wiradi mengatakan bahwa berhasilnya reforma agraria sangat bergantung dari keinginan elite politik yang berkuasa dan keinginan politik bisa terwujud jika ada pemahaman yang utuh terhadap seluk beluk agraria, teori-teori agraria dan kondisi masyarakat. Namun kenyataan dalam sejarah membuktikan bahwa usaha tani kecil di pedesaan mampu bertahan ditengah berbagai hantaman intervensi eksternal. Kenyataan tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan model reforma agraria di tanah air .

Sebagai pakar agraria Beliau mengingatkan rumitnya problem reforma agraria tidak harus membuat berbagai pihak untuk menyerah tetapi justru harus bersungguh-sungguh menjalankannya.

“Reforma agraria bukan semata-mata agenda pemerintah dan bukan pula agenda perjuangan rakyat tetapi harus menjadi agendanya seluruh bangsa”.

Gunawan Wiradi lahir di Solo, Jawa Tengah 77 tahun yang lalu tepatnya tanggal 28 Agustus 1932, lulus dari Fakultas Pertanian Universitas Indonesia Bogor (sekarang IPB) Tahun 1963 dan pernah meraih gelar M.Soc. Sc dari University Sains Malaysia tahun 1958 dan telah menulis buku sebanyak 257 buku.

Hadir dalam penganugerahan gelar Honoris Causa selain sejumlah tokoh dan aktivis, hadir pula Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Joyo Winoto Ph.D yang duduk bersama Dewan Senat Guru Besar IPB. Dalam acara tersebut juga dihadiri pejabat Eselon I dan II BPN RI, pakar pertanian HS Dillon, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Usep Setiawan, Sekjen Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Henry Saragih aktivis dari Serikat Petani Pasundan, LSM dan aktivis pro petani lainnya.(*)

Pusat Hukum dan Humas BPN RI

(*) Diambil dari berbagai sumber

ANGGOTA DPD DAN DPR-RI PERIODE TAHUN 2009-2014

Berikut nama -nama anggota DPR RI yang terpilih untuk periode 2009 – 2019:

Anggota DPR yang kembali terpilih dalam pemilu anggota DPR 2009 diantaranya adalah Al Muzzammil Yusuf dari Partai Keadilan Sejahtera (dapil Lampung I), Agung Laksono dari Partai Golkar (DKI Jakarta I), Ida Fauziyah dari Partai Kebangkitan Bangsa (Jatim VII), Effendi MS. Simbolon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DKI Jakarta III), dan Jazuli Juwaini dari PKS (Banten III).

Ahmad Muqowam dari Partai Persatuan Pembangunan (Jateng X), Priyo Budi Santoso dari Partai Golkar (Jatim I), Anis Matta dari PKS (Sulawesi Selatan), Idrus Marham dari Partai Golkar (Sulsel III), Sutan Bathoegana dari Partai Demokrat (Sumut I), Taufiq Kiemas dari PDIP (Jabar II), E.E. Mangindaan dari Partai Demokrat (Sulawesi Utara), dan Topane Gayus Lumbuun dari PDIP (Jatim V).

Agoes Poernomo dari PKS (DI Yogyakarta), dan KRMT. Roy Suryo Notodiprojo dari Partai Demokrat (DI Yogyakarta), Trimedya Pandjaitan dari PDIP (Sumatera Utara II), Jhoni Allen Marbun dari Partai Demokrat (Sumut II), Tjahyo Kumolo dari PDIP (Jateng I), Ignatius Mulyono dari Partai Demokrat (Jateng III), Aria Bima dari PDIP (Jateng V), dan Angelina Sondakh dari Partai Demokrat (Jateng IV).

Tokoh partai yang menjadi calon anggota DPR terpilih diantaranya adalah Tifatul Sembiring dari PKS (Sumut I), Rully Chairul Azwar dari Golkar (dapil Bengkulu), Ruhut Poltak Sitompul dari Partai Demokrat (Sumut III), Suryadharma Ali dari PPP (Jabar III), Hidayat Nur Wahid dari PKS (Jateng V), dan Burhanuddin Napitupulu dari Partai Golkar (Sumut I).

Puan Maharani dari PDIP (Jateng V), Pramono Anung Wibowo dari PDIP (Jatim VI), Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat (Jatim VI), Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (Lampung I), Marzuki Alie dari Partai Demokrat (DKI Jakarta III), Nurul Arifin dari Partai Golkar (Jabar VII), Muhaimin Iskandar dari PKB (Jawa Timur I), dan Irgan Chairul Mahfiz dari PPP (Banten III).

Sejumlah tokoh partai lainnya yang memperoleh kursi di DPR adalah Edhie Baskoro Yudhoyono dari Partai Demokrat (Jatim VII) dan Adang Daradjatun dari PKS (DKI Jakarta III).

Para menteri yang berhak mengisi kursi di parlemen yaitu Jero Wacik dari Partai Demokrat (Bali), Taufiq Effendi dari Partai Demokrat (Kalimantan Selatan I), Adhyaksa Dault dari PKS (Sulawesi Tengah), dan Freddy Numberi dari Partai Demokrat (Papua). Meskipun ada surat penarikan Freddy sebagai calon terpilih dari Partai Demokrat, namun KPU memutuskan untuk menetapkan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan.

Diantara deretan nama-nama calon anggota DPR terpilih, terdapat nama-nama yang sudah tidak asing lagi. Mereka lebih dikenal sebagai publik figur oleh sebagian besar masyarakat yaitu Rachel Mariam Sayidina dari Partai Gerindra (Jabar II), Rieke Diah Pitaloka dari PDIP (Jabar II), Primus Yustisio dari PAN (Jabar IX), Venna Melinda dari Partai Demokrat (Jatim VI), Tantowi Yahya dari Golkar (dapil Sumatera Selatan II), dan Okky Asokawati dari PPP (DKI Jakarta II).

Dedi S. Gumelar atau akrab disapa Mi`ing dari PDIP (Banten I), Jamal Mirdad dari Pari Gerindra (Jawa Tengah I), Utut Adianto dari PDIP (Jateng VII), Inggrid Kansil dari Partai Demokrat (Jabar IV), Tetty Kadi Bawono dari Partai Golkar (Jabar VIII).

Nama-nama lengkap Anggota DPR RI terpilih

Nama-nama lengkap Anggota DPD terpilih

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (DI-PPK) STPN Tahun Akademik 2009/2010

Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (DI PPK-STPN) didisain untuk menghasilkan tenaga pengukuran dan pemetaan kadastral yang handal. Tenaga  dimaksud sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pendaftaran tanah  yang dilaksanakan di Indonesia. Penyelenggaraan Program DI PPK STPN didasarkan pada   SK Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1996 dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1924/D/T/1997.  Pengalaman panjang penyelenggaraan pendidikan Program DI PPK tersebut semakin memantapkan STPN berkomitmen menghasilkan tenaga pengukuran dan pemetaan kadastral yang berkualitas.

selengkapnya lihat di :

Info penerimaan DI-PPK BPN-RI